BRALING.CO, PURBALINGGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu Pemkab Purbalingga dalam melakukan percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Bantuan tersebut diwujudkan dengan bantuan pemugaran 26 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi sebanyak 25 titik, pengadaan air bersih, serta 250 paket sembako kepada warga kurang mampu di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari.

Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng, Yasin Maimoen didampingi Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan bantuan tersebut, 23 Juni 2022.

Pemberian bantuan merupakan bagian dari Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

Dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah yang layak huni, jamban sehat dan pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa tengah, CSR BUMD, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wakil Gubernur Jateng Datang Ke Purbalingga, Beri Bantuan Warga Cendana Gus Yasin Berikan Bantuan 26 Unit RTLH 7 1024x768

Menurut Gus Yasin, untuk intervensi penanganan kemiskinan sumber dananya tidak harus dari APBD. Semua pihak harus dirangkul baik BUMD, Lembaga filantropi, maupun swasta harus bergotongroyong mengatasi kemiskinan.

“Undang-undang sudah mengatur Tentang perusahaan yang harus memberikan CSR, yang paling penting OPD yang mempunyai desa dampingan melakukakan assessment apa saja kebutuhannya, program dari APBD cukup atau tidak, kalau tidak cukup kita tawarkan pada perusahaan, kita punya program seperti ini, kira-kira bisa atau tidak membantu pemerintah,” jelasnya.

Tidak Hanya Mengandalkan APBD Purbalingga.

Bupati Tiwi menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Purbalingga.

Purbalingga pun saat ini sudah mengadopsi program dari Pemprov Jateng dengan program satu OPD satu desa dampingan dan pemanfaatan CSR Perusahaan.

“Kami pun saat ini tidak hanya mengandalkan APBD saja  akan tetapi kami juga melakukan sinkronisasi bergandengan tangan dengan seluruh lembaga filantropi yang ada di Purbalingga, utamanya dengan Baznas dan juga PMI Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati Tiwi.

“Kami juga sudah mengupayakan untuk menyusun payung hukum agar bagaimana CSR yang ada di Purbalingga bisa disisihkan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Bupati Tiwi.