BRALING.CO, PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga masih punya PR untuk melakukan sertifikasi 900 bidang tanah milik pemerintah.

Pekerjaan rumah tersebut bukah hal sepele. KPK menginstruksikan manajemen asset daerah berupa pensertifikatan tanah selesai di Tahun 2022.

Penyertifikatan tanah milik pemerintah merupakan salah satu dari manajemen asset yang menjadi bagian dari 8 area intervensi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagai informasi, delapan area intervensi tersebut yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP.

Kemudian, ada juga manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Pada tahun 2021, Pemkab Purbalingga baru bisa menyelesaikan atau mensertifikatkan 159 bidang tanah milik pemerintah.

Komitmen Menyediakan Dana untuk Tuntaskan Program Penyertifikasian Aset.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga untuk menuntaskan target dari KPK tahun 2022 ini.

Bupati Tiwi akan berupaya menyediakan anggaran untuk mengurus pensertifikatan tanah milik pemda.

“Saya mohon harus ada upaya serius. Terkait anggaran saya rasa tidak ada masalah,” kata Bupati Tiwi.

“Kalau ada komitmen yang kuat untuk bisa menyelesaikan ya, untuk bisa 100% clear menyelesaikan, berapapun anggarannya akan saya cukupi,” kata Bupati Tiwi menegaskan.

Bupati Tiwi minta Bakeuda dan BPN dapat melakukan studi banding ke kabupaten atau kota yang sudah selesai melakukan pensertifikatan asset tanah pemda.

Dalam keterangan pers yang diterima braling.co, Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Purbalingga, Damargalih Widihastha menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna membahas percepatan pensertifikatan tanah milik pemda.