BRALING.CO, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga meminta organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk melakukan optimasi pendapatan asli daerah Purbalingga.

Upaya menggenjot pendapatan asli daerah Purbalingga menjadi langkah penting untuk menambal berkurangnya penerimaan dari pemerintah pusat akibat refocusing anggaran selama pandemi covid-19.

Selain itu, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi meminta seluruh jajaran OPD pengelola pendapatan segera melakukan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca: Pelantikan Pejabat di Purbalingga Ditargetkan Tuntas Desember

Berdasarkan audit kinerja optimalisasi PAD Purbalingga, BPK merekomendasikan adanya kajian terhadap potensi pendapatan asli daerah Purbalingga.

“Ada sejumlah rekomendasi BPK yang wajib dilakukan OPD pengelola pendapatan,” jelas Bupati Tiwi dalam rilis yang diterima braling.co.

Dengan adanya kajian yang jelas, ketika target pendapatan atau target pajak tahunan belum tercapai, maka faktor penyebabnya akan lebih mudah diketahui.

“Mulai 2022 nanti secara bertahap kita lakukan kajiannya,” kata Bupati Tiwi, 1 Desember 2021.

OPD di Purbalingga juga diminta melakukan updating regulasi terkait pendapatan yang sudah mengalami offdate atau kedaluwarsa.

optimalisasi pendapatan asli daerah purbalingga 2021 pendapatan asli daerah purbalingga Pendapatan Asli Daerah Purbalingga Belum Maksimal, Bupati Tiwi Minta Rekomendasi BPK Dilaksanakan pendapatan asli daerah purbalingga 2021 3 1024x576

Aset Pemkab untuk Dongkrak Pendapatan Asli Daerah Purbalingga.

Updating regulasi yang berlaku di Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan agar tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian.

“Tarif retribusi menurut BPK wajib dilakukan kajian ulang setiap tiga tahun. Sehingga kita bisa melakukan penyesuaian tarif retribusi meski nantinya dilakukan secara bertahap,” kata Bupati Tiwi.

Kemudian, Bupati Tiwi juga meminta kajian terhadap sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang selama ini belum maksimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah Purbalingga.

Upaya-upaya itu nantinya akan menjadi dasar dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga.

Seperti diketahui, hingga 29 November 2021 kemarin, realisasi pendapatan asli daerah Purbalingga baru mencapai Rp 93,8 miliar dari pagu pendapatan Rp 97,098 miliar.

Dengan demikian, Pemkab Purbalingga baru bisa mengumpulkan 96,65 persen dari target PAD Purbalingga Tahun 2021.