BRALING.CO, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga menyerahkan 1.177 sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari.

Rinciannya, sebanyak 1.114 bidang tanah hak milik, 53 bidang hak pakai serta ada 10 bidang tanah wakaf.

Pada 2021 ini, Desa Banjaran termasuk dalam 55 Desa yang mendapatkan bantuan Program PTSL. Desa Banjaran mendapatkan jatah program sebanyak 2.097 bidang.

Sementara untuk pelaksanaan program PTSL di level kabupaten, Purbalingga mendapatkan jatah 86.273 bidang.

“Harapan kami tentunya bantuan sertifikat PTSL ini bisa bermanfaat, dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, di Balai Desa Banjaran, 2 September 2021.

Manfaat Program PTSL di Purbalingga

Program PTSL memiliki banyak fungsi, diantaranya dengan adanya tanah yang sudah tersertifikat dan legalitasnya jelas akan dapat mengurangi konflik, mengurangi sengketa dan nilai asetnya lebih tinggi.

Di samping itu sertifikat PTSL memiliki nilai yang berharga karena dapat dijadikan agunan ketika masyarakat mengakses pinjaman di perbankan.

“Tapi saya berharap bila nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan agunan untuk mengakses pinjaman, hendaknya pinjaman yang produktif sebagai tambahan modal usaha, tidak digunakan untuk pinjaman yang konsumtif,” kata Bupati Tiwi.

Bupati Tiwi pun berharap program PTSL di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan lancar dan di tahun-tahun mendatang semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan program tersebut.

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Purbalingga Damargalih Widihastha mengapresiasi dukungan Pemkab Purbalingga. Target program PTSL kabupaten Purbalingga sejatinya mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

“Kami akan terus menyelesaikan pensertifikatan tanah program PTSL ini, termasuk menuntaskan sertifikasi asset pemkab Purbalingga,” kata Damargalih.

Efek Domino Distribusi Sertifikat ke Masyarakat.

Melalui PTSL ini BPN berkontribusi terhadap upaya bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat. Salah satunya sebagai “modal” untuk mengembangkan usaha kerajinan bambu di Desa Banjaran.

“PAD dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sampai dengan Agustus 2021 tercatat Rp 4,6 muiliar,” ujar dia.
“Sebelumnya di tahun 2020 Rp 6,08 miliar dan tahun 2019 Rp 8,1 miliar. Kondisinya memang menurun karena mungkin adanya efek pandemi covid-19,” jelas Damargalih.

Sedangkan untuk hak tanggungan, sampai dengan Agustus sejumlah 29.195 bidang tanah dengan nilai total Rp 5,8 miliar.

“Jika sertifikat yang diterima masyarakat dibebani hak tanggungan 25 persen saja, maka akan memiliki efek domino yang sangat luas,” kata Damargalih.