BRALING.CO, PURBALINGGA – Kendati pandemi masih belum jelas kapan berakhir, Pemkab Purbalingga tetap optimis dengan kondisi keuangan daerah.

Pemkab Purbalingga memproyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Perubahan APBD 2021 diperkirakan naik Rp 4.659.930.000.

“Atau naik 0,24 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.975.765.702.000 sehingga menjadi Rp 1.980.425.632.000,” Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan.

Bupati Tiwi mengungkapkan hal itu di Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Nota Keuangan Rencana Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, 13 Agustus 2021.

Sumber Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan 2021.

Sumber kenaikan pendapatan tersebut di antaranya bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 31.521.294.000 hingga bertambahnya lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6.566.549.000.

Akan tetapi, di lain sisi, dana transfer yang diterima Pemkab Purbalingga pada tahun 2021 menurun Rp 33.427.913.000.

“Kenaikan PAD yang terbesar berasal dari kenaikan pendapatan BLUD, sedangkan penurunan dana transfer terjadi karena adanya pemotongan dau oleh pemerintah pusat serta adanya sisa DAK non fisik tahun 2020,” jelas Bupati Tiwi.

“Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan karena adanya setoran pengembalian hibah Pilkada tahun 2020,” katanya.

Pemkab Purblaingga juga memproyeksi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2021 juga naik. Belanja daerah direncanakan naik 6,49 % atau Rp 130.889.138.000.

Pandemi Masih Belum Berlalu, Pemkab Purbalingga Optimis dengan Keuangan Daerah 2 4 1024x683

Alokasi Belanja Daerah Pemkab Purbalingga.

Belanja daerah diantaranya untuk membiayai pemenuhan kekurangan belanja wajib pemerintah, Penyediaan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 utamanya penanganan kesehatan.

Kemudian, untuk membelanjakan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, penyediaan pendidikan, pertanian, penyediaan sarpras perdagangan serta kegiatan prioritas SKPD lainnya.

“Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan Rp 126.229.208.000. Kenaikan bersumber dari Silpa 2020 yang sebagian besar merupakan Silpa yang terikat BLUD, BOS, tunjangan sertifikasi, serta sisa Dana Alokasi Khusus,” katanya.

Sedangkan, lanjut Bupati Tiwi, pengeluaran pembiayaan direncanakan tetap, yakni sebesar Rp 12.067.426.000.

Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 167.390.119.000, yang digunakan untuk menutup defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja daerah.