BRALING.CO, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Pemberian titel WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menjadi prestasi membanggakan karena Pemkab Purbalingga berhasil meraihnya lima kali berturut-turut.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan WTP ketika Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan LKPD kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga di Aula Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah, 24 Mei 2021.

BPK Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan Dokumen Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2020 kepada Kabupaten Tegal dan Purworejo, yang juga sama-sama memperoleh opini WTP.

Baca: Presiden Jokowi Akan Resmikan Bandara Soedirman di Purbalingga, Persiapan Operasional BJBS Dikebut

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengungkapkan bahwa BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan memberikan opini berdasarkan empat kriteria.

Di antaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistem pengendalian interen.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2020, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian,” kata Ayub Amali.

“Antara lain, masih dijumpai adanya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap misalnya tanah belum bersertifikat, atau sertifikat belum balik nama,” kata Ayub mengungkapkan.

“Ada juga yang dimanfaatkan pihak lain yang tidak didukung perjanjian, aset dengan keamanan kurang,” katanya melanjutkan.

Selain itu, juga masih ada permasalah persediaan yang kurang tertib. Pekerjaan yang menimbulkan kelebihan pembayaran, karena kurang volume atau adanya denda denda yang belum diselesaikan.

Selain LHP, BPK juga melampirkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan masing-masing Kabupaten.

Untuk Kabupaten Purbalingga pencapaian penyelesaian tindaklanjutnya adalah 83,84%, Kabupaten Tegal 88,52% dan Kabupaten Purworejo 85,61%.

Jangan Membuat Laporan Mendekati Deadline.

Bupati Tegal, Umi Azizah yang memberian sambutan mewakili Bupati Bupati Purbalingga menyebut opini tertinggi BPK ini menjadi capaian yang menggembirakan dari proses panjang.

Lebih dari sekadar menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Namun juga menjadi ikhtiar respon cepat menindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.

“Jadi jika masih ada yang berasumsi semua akan WTP pada waktunya, atau sekali WTP selamanya akan WTP itu keliru,” katanya.

Bupati Umi Azizah mengajak pemerintah kabupaten untuk tidak tergagap-gagap mengerjakan laporan pada tanggal akhir pelaporan, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi, sebaiknya dicicil dalam menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Memperbaiki sistem pengendalian internal untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan kesalahan maupun penyimpangan penyimpangan yang terjadi,” katanya dikutip Braling.

Hebat! Pemkab Purbalingga Dapat Penilaian WTP Lima Kali Beruntun IMG 20210524 WA0042 1024x681

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan yang mewakili sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tegal dan Purworejo menyampaikan substansi LHP dari BPK merupakan penilaian yang objektif.

Secara esensial pemeriksaan ini sangat dibutuhkan pemerintah oleh karenanya, Ia mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan advokasinya dari BPK.

“Insha allah setiap ada catatan-catatan akan kami tindaklanjuti dengan lembaga ataupun dengan pemerintah daerah untuk bisa sekiranya ada hal hal untuk disempurnakan kami akan kejar ke arah situ,” katanya.

Apresiasi dari Bupati Purbalingga.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berterimakasih kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamasamanya.

Demikian juga kepada pimpinan OPD dan ASN di Pemkab Purbalingga yang telah membantu dan kerja keras untuk mempertahankan predikat opini WTP kelima kalinya.

“Mudah-mudahan predikat WTP ini bisa terus dipertahankan dan ini menjadi semangat, motivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam rangka melakukan tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel,” kata Bupati Tiwi.