BRALING.CO, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga tegas meminta semua pekerjaan lama yang terkesan mangkrak bisa segera selesai.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi juga tidak ada pekerjaan fisik di tahun 2021 yang dikerjakan dengan lambat, putus kontrak bahkan gagal lelang.

“PR-PR tinggalan lama bisa diselesaikan satu per satu,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.

Baca: Presiden Jokowi Akan Resmikan Bandara Soedirman di Purbalingga, Persiapan Operasional BJBS Dikebut

Bupati Tiwi menekankan ada sejumlah pembangunan fisik di Kabupaten Purbalingga yang harus terselesaikan tahun 2022 besok.

Di antaranya, merealisasikan Mal Pelayanan Publik dengan merevitalisasi bangunan bekas SMPN 3 Purbalingga. Kemudian, GOR Indoor juga harus selesai.

“Pembangunan overlay jalan, ini masih banyak yang belum dilanjutkan sehingga terkesan mangkrak. saya minta ini menjadi prioritas DPUPR, tahun 2022 overlay selesai,” kata Bupati Tiwi.

Bupati Tiwi menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD), 20 Mei 2021.

Rakor POK merupakan rapat untuk membahas sudah sejauh mana progress kegiatan fisik yang sudah dianggarkan di tahun 2021, mengingat kini sudah hampir satu semester tahun anggaran.

“Saya nggak mau ada yang namanya putus kontrak, gagal lelang dan sebagainya, karena kegiatan yang dianggarkan dalam APBD adalah kegiatan yang sudah disortir berdasarkan skala prioritas,” katanya.

Prioritas Proyek DAK dan APBD.

Bupati Purbalingga meminta OPD prioritas kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk segera dimulai. Hingga kini, sebagian besar kegiatan DAK belum mulai dilelang.

Semua kegiatan DAK diminta sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) pada Juni. OPD diminta melakukan percepatan dan bergerak cermat.

“Jangan sampai anggaran DAK tidak terserap terbuang percuma kembali ke pusat karena kita tidak bisa mengeksekusi,” tegasnya.

Setelah DAK, Bupati Tiwi menginginkan agar OPD memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD. Jangan sampai putus kontrak ataupun gagal lelang.

Pembangunan Bersumber Dana APBN.

Bupati meminta pimpinan OPD untuk menjalin koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat. Demi membuat program dari Kabupaten Purbalingga mendapatkan dukungan dari APBN.

“OPD segera ke Jakarta koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Dinperindag yang akan ada pembangunan Pasar Badog jangan sampai lost communication, harus nyantol APBN,” kata Bupati Tiwi.

Bappelitbangda juga diminta memastikan agar anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bisa direalisasikan dengan uang APBN.