BRALING.CO, PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga akan mengatur bisnis hiburan yang sudah adan akan dikembangkan di Kota Perwira, secara lebih ketat.

Pengaturan tersebut dilakukan demi menjaga penyelenggaraan bisnis hiburan tetap berjalan sesuai nilai keagamaan, kesusilaan, serta kearifan lokal di Kabupaten Purbalingga.

Menurut Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, jika tidak dilakukan pengaturan maka bisnis hiburan di Purbalingga berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Baca: Hebat! Pemkab Purbalingga Dapat Penilaian WTP Lima Kali Beruntun

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan hal tersebut sebagai respon atas hadirnya Raperda Prakarsa DPRD tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

“Terhadap usaha hiburan yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya,” kata Bupati Tiwi, 25 Mei 2021.

“Antara lain tindakan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya,” kata Bupati Tiwi menambahkan.

Bupati mendukung raperda tersebut karena akan mmenjadi jaminan kepastian hukum bagi usaha tempat hiburan. Terutama yang berhubungan dengan industri pariwisata.

“Raperda ini diharapkan mampu menarik bagi dunia investasi pariwisata dan dunia investasi pada umumnya,” kata Bupati Tiwi dalam keterangan pers yang diterima Braling.

Tiga Raperda Prakarsa DPRD Purbalingga.

Selain Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan, Bupati juga memberi pendapat terhadap 3 Raperda Prakarsa DPRD yang diajukan di tahun 2021 ini.

Di antaranya, Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Raperda Tentang Kepemudaan dan Raperda Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengenai Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Bupati mendukung, mengingat kepadatan penduduk semakin tinggi.

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran perlu membentuk peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran,” katanya.

Bakal Ada Aturan Main Bisnis Hiburan, Kepemudaan hingga Kebakaran di Purbalingga 1 1024x683

Raperda Kepemudaan di Purbalingga.

Sementara mengenai Raperda Tentang Kepemudaan, Bupati Purbalingga menyebut pemuda merupakan figur yang menyandang peran ganda, baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita – cita perjuangan bangsa.

“Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain,” katanya.

Terkait Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati berharap aturan itu dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

“Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah,” kata Bupati Tiwi.

“Pelaksanan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah sedangkan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA PD, RKPD, dan RENJA PD,” paparnya.