BRALING.CO, PURBALINGGA – Rombongan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke Purbalingga untuk belajar pengelolaan arsip kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sebelum, LPSK ke Purbalingga, lembaga ini juga sudah bertemu dengan Pemkab Purworejo dan Kebumen untuk melakukan studi tiru mengenai kerja-kerja pengarsipan.

“Jangan anggap semua lembaga pusat lebih hebat dari daerah. Justru tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan studi tiru,” kata pimpinan rombongan LPSK, Abadi Yanto.

“Jika ada hal bagus untuk diaplikasikan akan kami tiru. Ini kami mohon ijin ya,” katanya menambahkan.

Baca: Cara Mengubah Nama Channel Youtube Tanpa Mengganti Data Email, Ternyata Gampang!

LPSK ke Purbalingga bertemu dengan Plh Sekda Yanuar Abidin dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti di Operation Room Graha Adiguna, 30 April 2021.

Sebagai informasi, LPSK merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.

LPSK telah dibentuk berdasarkan pada UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Plh Sekda, Yanuar Abidin menjelaskan, arsip memiliki nilai dan arti penting. Selain sebagai dokumen dan catatan yang akan menjadi bagian dari sejarah di masa depan.

Arsip merupakan salah satu alat bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintah, kehidupan berbangsa serta sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

“Meski sangat penting, namun demikian kearsipan sering terkendala oleh berbagai permasalahan seperti metode penyimpanan, pengarsipan, maupun pengelolaan yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan,” Yanuar menjelaskan dalam keterangan pers yang diterima Braling.

Regulasi Pendukung Tata Kelola Arsip.

Menyikapi hal itu, Pemkab Purbalingga telah membuat sejumlah regulasi tata kelola kearsipan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

“Setidaknya ada 8 peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang kearsipan,” kata Yanuar.

lpsk ke purbalingga lpsk ke purbalingga LPSK Datang ke Purbalingga untuk Belajar Pengelolaan Arsip pengelolaan arsip daerah

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah memperoleh prestasi di bidang kearsipan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai 87 atau kategori “Memuaskan” dalam hal pengawasan kearsipan di tahun 2019.

Kemudian, pada tahun 2020 meraih Harapan III pada lomba Lembaga Kearsipan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Tahun ini 2021, tengah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap OPD,” kata Yanuar.

Dengan harapan akan tercipta pengelolaan kearsipan yang lebih baik, terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong terciptanya kearsipan yang sesuai kaidah dan standart kearsipan.

Aplikasi Dinarspus Purbalingga.

Ketika LPSK ke Purbalingga, Kepala Dinarspus Jiah Palupi menjelaskan, sejumlah inovasi sudah dibuat oleh Dinarspus Purbalingga seperti Sidomas, D’Arbangga dan SIG’Arbangga.

Sidomas atau Sistem Dokumentasi Masyarakat adalah aplikasi layanan penyimpanan dokumen masyarakat yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), khusus untuk masyarakat Purbalingga.

D’Arbangga merupakan aplikasi layanan dalam bentuk IT untuk pengelolaan dan pelayanan arsip statis dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara online maupun offline oleh masyarakat.

Dijelaskan kepada rombongan LPSK ke Purbalingga, SIG’Arbangga merupakan platform berbasis website dan memanfaatkan teknologi GIS terpadu, serta pendataan dan pemetaan arsip dalam bentuk digital.