BRALING.CO, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga menunjuk pelaksana tugas (Plt) di empat instansi di Kota Perwira yang mengalami kekosongan.

Yakni Plt menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Camat Purbalingga, Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata dan Plt Direktur Perumda Owabong.

Baca: Berapa Harga Tiket Pesawat Citilink Bandara Soedirman Purbalingga – Halim Perdanakusuma Jakarta?

Jabatan Kepala DKPP Purbalingga kosong karena Sediyono pensiun. Sedangkan jabatan Camat Purbalingga kosong sebab Raharjo Minulyo mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri.

Sementara, Direktur RSUD juga kosong karena ditinggal pensiun. Sedangkan Direktur Perumda Owabong tidak diperpanjang karena usia Hartono melebihi batas usia sesuai aturan yang ada.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir Zainal Abidin MM ditunjuk menjadi Plt Kepala DKPP. Sementara, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Eni Sosiatman SSos MSi ditunjuk sebagai Plt Camat Purbalingga.

Fokus Pengelolaan Keuangan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, drg Hanung Wikantono MPPM diminta merangkap sebagai Plt Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.

Kepala Bagian SDM Perumda Owabong, Drs Eko Susilo ditunjuk untuk merangkap sebagai Plt Direktur Perumda Owabong.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menunjuk para Pelaksana Tugas (Plt) tersebut di Ruang Kerja Bupati, 6 April 2021.

Kepada Plt Camat Purbalingga, Bupati Tiwi berpesan untuk membenahi permasalahan administrasi dan keuangan di Kecamatan Purbalingga.

Ia meminta adanya pembinaan masif kepada jajaran staf sehingga nantinya tidak ada kejadian-kejadian dugaan korupsi yang berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Pak Hanung yang sudah berpengalaman sebagai Plt Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata saya tugaskan kembali, sekaligus sebagai refreshment,” katanya.

Hingga Pejabat Definitif Ditetapkan.

Bupati Tiwi berpesan supaya Plt Direktur Perumda Owabong menata kembali keuangan Perumda Owabong.

“Uang kas di Owabong jumlahnya sangat terbatas. Pertama nanti yang harus dilakukan adalah tata keuangan, kurangi cost secara signifikan,” katanya.

Jabatan selaku Plt ini diberikan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau diangkatnya pelaksana tugas lainnya dan disertai kewenangan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran.