BRALING.CO, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga bersama Wakil Bupati Purbalingga menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Purbalingga.

Penyerahan LKPJ 2020 yang mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 2019 tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Purbalingga, 22 Maret 2021.

Pada rapat paripurna tersebut, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjabarkan mengenai sejumlah hal secara makro yang diraih pada tahun 2020 lalu.

Baca: Pembangunan UIN Saifudin Zuhri di Purbalingga Dilaksanakan Bertahap Mulai Tahun 2021 Ini

Seperti, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang mencapai 68,97, kemudian kesejahteraan penduduk yang terus meningkat sepanjang 2016 – 2020.

Hal tersebut, Bupati Tiwi menjelaskan, dari pengeluaran perkapita pertahun yang terus meningkat, yakni mencapai Rp.10.131.000 di tahun 2020.

Kemudian, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 mencapai 69,89. Artinya, ada peningkatan dari tahun 2019 yang berada pada angka 67,88.

“Persentase kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 15,90%,” kata Bupati Tiwi dalam rapat.

“Tingkat Pengangguran Terbuka naik menjadi 6,1, kenaikan ini merupakan dampak pandemi global Covid-19,” lanjut Bupati Tiwi.

Tidak lupa, Bupati Tiwi mengungkapkan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah 4 kali berturut-turut.

Pencapaian Pemkab Purbalingga.

Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga nilai 61,50 kategori B. Penilaian ini merupakan indikator terkait kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatannya.

“Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD Kabupaten Purbalingga dengan status kinerja Sangat Tinggi dan skor sebesar 3,2219,” kata Bupati Tiwi.

“Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada di Level 3 berdasarkan hasil quality assurance,” katanya menambahkan.

Lalu, ada Indeks SPBE kategori Baik dengan nilai 3,04 dan Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 93,5.

Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) tahun 2020 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai “SANGAT BAIK” dengan skor skor 91,31.

Terkait dengan investasi di Kota Perwira, Bupati Tiwi mengungkapkan realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai Rp.758.271.424.434..

Angka tersebut merupakan realisasi investasi baru maupun pengembangan atau perluasan usaha dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di berbagai bidang.

“Sedangkan berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat, kami dorong melalui kerja sama dengan marketplace dan sejumlah toko modern,” kata Tiwi

“Dan berbagai program peningkatan pemberdayaan lainnya seperti Subsidi Bunga yang disalurkan lewat lembaga keuangan, Program Bela Beli, dan Tuka-Tuku,” imbuh Tiwi.

“Dalam kaitan dengan upaya mendorong pembiayaan UKM, Pemkab Purbalingga mendapat penghargaan TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK),” katanya.

Pandemi Mempengaruhi Keuangan Daerah.

Pada tahun 2020, Pemkab Purbalingga telah melaksanakan Refocusing atas APBD Tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan tanggap darurat Covid-19.

Beberapa porsi belanja yang dialihkan adalah belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal dengan jumlah alokasi mencapai Rp 49 Miliar. Lalu, terjadi penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp 153,4 Miliar.

Mengenai situasi keuangan daerah, Bupati Tiwi berharap dukungan dan peran aktif masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Disamping penyampaian LKPJ 2020, Rapat Paripurna kali ini juga dilakukan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah.

“Raperda ini bertujuan untuk mendorong bidang kepariwisataan untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global,” kata Bupati Purbalingga menjelaskan.