BRALING.CO, PURBALINGGA – Ruang tumbuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi semakin besar. Kini, pelaku UMKM dan koperasi bisa ikut tender pemerintah yang nilainya mencapai Rp 15 miliar!

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi payung hukumnya.

Perubahan perpres tersebut mengacu pada terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Baca: Dapat Sertifikat HACCP, Dua IKM di Purbalingga Bisa Lakukan Ekspor

Meluncurnya kebijakan ini diharapkan akan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dikutip dari Marketeer.com, pemerintah telah menaikkan batasan paket pengadaan untuk UMKM menjadi Rp15 miliar. Artinya ada peningkatan enam kali lipat dari semula hanya Rp2,5 miliar.

Batasan nilai Rp 15 miliar itu mengikuti PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang mana, aturan tersebut telah membatasi hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.

Memperbesar Peran UMKM dan Koperasi.

Pemerintah juga telah memastikan supaya kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah wajib mengalokasikan sedikitnya 40% anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk atau jasa usaha kecil dan koperasi di wilayah masing-masing.

Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah juga diminta untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa mereka ke dalam katalog elektronik.

“Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi, maka saya harap aturan ini dapat segera berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto.

LKPP Akan Menindaklanjuti Perpres 21/21.

Perpres 12/2021 juga memuat perubahan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah.

Misalnya tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JFPPBJ). Maka itu, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi pemenuhan JFPPBJ.

Jika belum mencukupi, maka pelaksanaan pokja pemilihan pengadaan dilakukan dengan ketentuan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya satu JFPPBJ, dan personil lain yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian PBJP tingkat dasar/level-1.

Untuk menindaklanjuti penerbitan Perpres 12/21 ini, LKPP akan merevisi dan menerbitkan sejumlah peraturan LKPP baru.