BRALING.CO, JAKARTA – Pemerintah sudah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali.

PPKM mikro itu meliputi 123 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut dilaksanakan mulai 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

Baca: Kapolres Purbalingga Cek Posko PPKM Berbasis Mikro di Desa Karangaren, Ada Apa Yah?

Pemerintah melihat kalau PPKM dan PPKM Mikro efektif untuk menekan kemunculan kasus aktif Covid-19 secara maksimal.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebutkan, tren kasus aktif di lima provinsi mengalami penurunan.

Provinsi yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ketika menggelar konferensi pers virtual, 20 Februari 2021, Airlangga menyebutkan jika beberapa peraturan PPKM mikro perpanjangan ini tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.

Aturan PPKM Mikro yang Diperpanjang.

Perkantoran tetap 50 persen work from home (WFH). Instansi pemerintah mengikuti ketentuan SE Menpan RB.

Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online. Sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan.

Sementara untuk restoran, diperbolehkan makan di tempat maksimal 50 persen kapasitas ruangan dan diminta mengoptimalkan pesan antar.

Kemudian, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Tempat ibadah maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan.

Untuk agenda di fasilitas umum dihentikan sementara. Transportasi umum mengikuti kondisi wilayah dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Pesan untuk Kepala Daerah.

Pemerintah meminta gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM mikro.

Kepala daerah diminta untuk memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan testing, tracing dan treatment.

Kemudian, menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek atau koramil.

Selanjutnya, sambung Airlangga, memetakan zonasi risiko di tingkat RT dan pendataan 3T melalui integrasi sistem.

“Pemerintah provinsi diharapkan mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan, melaporkan berkala ke satgas pusat via satgas daerah,” ujar Airlangga Hartanto dikutip dari Kompas.com.