BRALING.CO, PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau disebut juga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 11-25 Januari 2020.

Kabupaten Purbalingga masuk dalam daftar wilayah yang harus menerapkan PSBB sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk memperkuat kebijakan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar telah menerbitkan surat edaran pada 8 Januari 2021 kepada Bupati dan Wali Kota.

Baca: Cara Mengecek Daftar Penerima Vaksin Covid-19, Ternyata Gampang Banget Loh!

“Pemberlakuan ini didasarkan pertimbangan karena Jawa Tengah khususnya wilayah Banyumas Raya termasuk Purbalingga telah memenuhi parameter yang ditetapkan,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.

Satgas Covid-19 Internal Pemda Purbalingga sudah menggelar rapat untuk membahas pelaksanaan PSBB ataupun PPKM itu di Ruang Pringgitan Pendopo Dipokusumo, 7 Januari 2020.

“Panduan lebih lengkap PSBB ini nantinya akan dituangkan melalui Instruksi Bupati,” kata Bupati Tiwi.

Sampai dengan selepas rapat tersebut, hanya dua sektor yang belum mendapatkan kepastian penerapan teknis PSBB. Yakni sektor pariwisata dan industri.

Peraturan Teknis PSBB di Purbalingga.

Gambaran teknis penerapan kebijakan PSBB di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga akan membatasi kegiatan masyarakat.

Mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, sektor esensial, kegiatan konstruksi, peribadatan, fasilitas umum, fasilitas sosial budaya dan sektor transportasi.

Untuk lingkungan kerja perkantoran akan diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75%. Sebelumnya, Pemkab menerapkan kebijakan 50% ASN untuk WFH.

Bupati Purbalingga minta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk membuat sistem pelaporan kerja selama WFH.

“Sehingga jika itu tidak bisa terpenuhi, maka ASN yang bersangkutan akan kena punishment,” kata Bupati Tiwi.

Mengenai Belanja dan Belajar.

Sementara, mengenai penerapan WFH di lingkungan industri, pabrik ataupun swasta masih akan dibahas lebih lanjut mengingat kekhawatiran dampak besar yang lain.

Namun yang jelas, penerapan protokol kesehatan bakal diperketat dan operasi yustisi akan terus berjalan. Operasi ini akan melibatkan personel Satpol PP, TNI dan Polri.

Sementara itu, untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan.

Baca: Berwisata Semakin Nyaman dan Senang, Sanggaluri Sudah Punya Sertifikat CHSE

Pemilik tempat makan ataupun restoran hanya diperbolehkan menyediakan 25% kapasitas ruangannya untuk makan dan minum di tempat. Pembelian diarahkan untuk dibawa pulang ataupun pesan-antar sesuai dengan jam operasional restoran.

“Termasuk untuk para PKL masih boleh melayani pembeli makan di tempat (25%) sampai dengan pukul 21:00. Di atas jam tersebut PKL masih boleh berjualan hingga pukul 00:00 dengan tidak melayani makan di tempat,” jelas Tiwi.

Operasional pusat perbelanjaan dan toko modern hanya sampai dengan pukul 19.00 WIB. Kebijakan ini dikecualikan untuk toko modern yang lokasinya berada di lingkungan rumah sakit.

Kegiatan belajar mengajar akhirnya harus kembali diterapkan secara daring alias belajar dari rumah. Kegiatan konstruksi boleh beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Memenuhi Salah Satu Parameter.

Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, namun kapasitas maksimalnya 50%. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

“Pembatasan di sektor pariwisata masih akan kami bahas bersama Forkopimda. Demikian juga pembatasan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum menunggu petunjuk dari kementerian,” katanya.

Wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta diwajibkan untuk menerapkan kebijakan PSBB.

Wilayah tersebut diwajibkan karena memenuhi salah satu parameter yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Mulai dari tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.