BRALING.CO, PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga dipastikan akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dengan status zona merah. Bagaimana pemerintah kabupaten dan menyiasati situasi genting ini?

Baik KPU Purbalingga maupun Pemkab Purbalingga tetap menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2021-2024, sekalipun trend penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 belum juga surut.

Bahkan, Pemkab Purbalingga terus berusaha untuk memastikan penggunaan hak pilih dan perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan beriringan sampai pada suksesnya penyelenggaraan Pilkada Purbalingga di 9 Desember 2020.

Seperti diketahui, Pilkada Purbalingag diikuti dua pasangan calon. Yakni Pasangan No 1 Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno serta Pasangan No 2 Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono.

Baca: Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Purbalingga Terus Meningkat, Bagaimana Pilkada dan Solusi Pemkab?

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, drg Hanung Wikantono MPPM berkata, karena Kabupaten Purbalingga sedang di Zona Merah Covid-19, maka itu, penegakkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Purbalingga tidak bisa diganggu gugat.

“Hari-H (9 Desember 2020) kami piket semua, semua fasilitas kesehatan, mem-back-up manakala nanti ada keadaan darurat, sehingga ada petugas kesehatan yang standby,” kata Hanung Wikantono.

Hanung menegaskan hal itu di Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, yang digelar di Pringgitan Pendapa Dipokusumo, 2 Desember 2020.

Berdasarkan data yang dirilis Pemkab Purbalingga, sampai dengan 3 Desember 2020, sudah ada 834 pasien positif Covid-19 yang dalam perawatan. Kemudian, ada 47 pasien yang meninggal dunia dan ada 38 pasien dalam status probabel.

Kemudian sudah ada 425 pasien yang sembuh. Dengan demikian, Kabupaten Purbalingga memiliki 1306 kasus terkonfirmasi positif C0vid-19.

Hal Baru Dalam Coblosan Pilkada Purbalingga 2020.

Dinas Kesehatan Purbalingga memastikan akan memberikan data pasti pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah kepada KPU pada H-2 atau H-3 untuk disikapi KPPS.

“Memang lebih baik mereka (pasien positif isolasi mandiri) saat pemungutan suara dikunjungi petugas TPS, dan di akhir pemungutan. Daripada dia datang ke TPS maka akan ada resiko, silahkan dicari solusinya,” kata Hanung.

Di dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan berkata, terdapat hal-hal baru yang dilakukan dalam Pilkada 2020 ini saat pandemi Covid-19.

Mulai dari kewajiban penerapan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan sebelum pencoblosan, diberi sarung tangan sekali pakai, pengukuran suhu, dan proses penandaan jari tidak dicelup ke tinta, akan tetapi ditetes tinta dengan pipet.

“Selebihnya prosesnya sama dengan proses pemilu sebelumnya. Ditambah lagi ketika ada kasus pemilih yang pingsan, KPPS yang menolong harus gunakan hazmat, kami sudah mempersiapkan hazmat,” katanya.

Pasien Isolasi Mandiri Jangan Terabaikan.

Sementara itu, Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana berkata “Ada hal penting yang harus kita kawal,” kata dia di rapat.

“Pertama bagaimana masyarakat hadir di TPS, yang kedua kesehatan juga menjadi prioritas untuk dilindungi, sehingga ini sama penting pentingnya. Yang ketiga, bagaimana ekonomi bisa berjalan,” jelas dia.

“Tentunya kita semua juga butuh dukungan mutlak TNI Polri dalam pengamanan Pilkada nanti,” Sarwa Pramana menambahkan.

Pemkab Purbalingga berharap hak suara para pasien positif Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah tidak diabaikan. KPU dan KPPS diharapkan bisa menginventarisir pasien positif Covid-19 di masing-masing desa.