BRALING.CO, PURBALINGGA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana pemerintah untuk menaikan cukai rokok pada tahun 2021 mendatang.

APTI menyebut kalau kenaikan cukai tembakau tidak memihak para petani tembakau. “Apa lagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, daya beli masyarakat menurun,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) APTI Soeseno.

Suseno mengutarakan hal itu ketika pelantikan pengurus APTI Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Tegal dan Kebumen di Purbalingga, 3 Desember 2020.

Baca: Kenapa Perumda Puspahastama Melirik Bisnis Kopi Purbalingga?

Suseno menjelaskan, pada tahun 2020 kenaikan cukai tercatat paling tinggi terhitung rerata 23 persen dengan rata-rata harga jual ecetan naik 35 persen. Kondisi ini memicu kenaikan harga rokok.

Menurut APTI, menurunnya daya beli masyarakat membuat industri rokok melakukan efesiensi. Ketika ada penurunan jumlah serapan bahan baku tembakau, berarti permintaan pabrik terhadap tembakau petani menurun sangat drastis dan kondisi ekonomi petani pun terdampak besar.

“Namun sepertinya pemerintah bersikeras mengejar target penerimaan cukai, seolah tak berempati melihat kondisi yang menyengsarakan stakholder pertembakauan. Padahal, dampak kenaikan cukai tahun 2020 ini saja sudah sangat berat,” katanya.

Suseno berpendapat, seharusnya pemerintah belajar dari kondisi tahun ini. Setidaknya dengan tidak memberi beban baru.

Sulit dibayangkan jika petani tak lagi menghasilkan tembakau sebagai bahan baku utama industri. Target penerimaan cukai akan makin jauh panggang dari api.

“Karena itu APTI menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok tahun depan,” Suseno kembali menegaskan.

Mendorong Budidaya Petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Purbalingga, Mukodam menjelaskan tentang industri tembakau di Purbalingga, melalui gudang PT Gading Mas Indonesia Tobaco (GMIT). Gudang ini menjadi menjadi bagian industri tembakau nasional.

“Saat ini sudah tidak ada lagi. Di Purbalingga memang masih ada petani tembakau, namun jumlahnya kecil. Luasan lahan baru sekitar 13 hektare,” terangnya.

Dinpertan Purbalingga berharap budi daya tembakau setidaknya bisa menjadi alternatif petani. Keberadaan APTI di Kabupaten Purbalingga juga diharap bisa memberi manfaat yang baik bagi petani.