BRALING.CO, PURBALINGGA – Penetapan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2040 merupakan upaya untuk membuat Kabupaten Purbalingga lebih ramah investasi sekaligus mendorong perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Purbalingga telah bersepakat mengenai penetapan raperda menjadi peraturan daerah (perda) tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD, Ruang Rapat DPRD, 11 November 2020.

Baca: Karena Efek Pandemi Covid-19, Nilai APBD Tahun 2021 Diperkirakan Turun 4,74%

Ketua Panitia Khusus IV DPRD Purbalingga, Karseno menyebut, keberadaan Perda RDTR Perkotaan Purbalingga berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW.

Yang mana perda tersebut akan menjadi acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang. Mulai dari pengendalian pemanfaatan ruang; penerbitan izin pemanfaatan ruang, hingga penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Karseno mengutarakan bahwa kehadiran perda tersebut merupakan tuntutan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Pemerintah bermaksud untuk mempercepat iklim pelaksanaan berusaha di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau Online Single Submission (OSS),” Karseno menjelaskan.

Memberikan Kemudahan Investasi.

Kendati Hasil pembahasan oleh Panitia Khusus VI DPRD terhadap dari draft Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2040, secara garis besar materi sudah representatif, namun tetap akan ada beberapa materi tambahan sebagai penyempurnaan draft raperda.

“Semoga dengan diterbitkannya Perda Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga 2020-2040, dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga meningkatkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Purbalingga,” kata Karseno, politisi PDIP.

Sementara itu, Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana berkata bahwa raperda tersebut telah melewati beberapa proses tahapan, sebelum dibahas oleh para wakil rakyat Kota Perwira.

Mulai dari penyusunan materi praktis, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta konsultasi dan validasi peta ke Badan Informasi Geospasial serta telah mendapat validasi klhs dan persetujuan substansi dari Kementerian ATR.

Pandangan Umum Fraksi tentang APBD 2021.

Pjs Bupati Purbalingga berharap penetapan Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2040 bisa meningkatkan peluang investasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan asli daerah.

Bersamaan dengan agenda persetujuan bersama terhadap Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga 2020-2040 juga dilaksanakan Acara Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum. Oleh karenanya, untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis akan dibahas pada rapat-rapat komisi maupun rapat badan anggaran.