BRALING.CO, PURBALINGGA – Pjs Bupati Purbalingga mengambil langkah sigap dalam mendorong penyerapan dana zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pjs Bupati Purbalingga telah membuat Surat Edaran (SE) nomor 451.12/21421 Tanggal 17 November 2020 tentang Pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) serta pengelolaan zakat ASN/Pegawai/Karyawan.

Baca: Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri Kian Banyak, Baznas Purbalingga Kirim Bantuan Logistik

Kemudian, Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana mengumpulkan Bendahara dan Sekretaris OPD untuk membahas mekanisme pengumpulan zakat penghasilan ASN di tiap-tiap OPD, di Pendopo Dipokusumo, 26 November 2020.

“Satu tahun Purbalingga masih sangat kecil, baru sekitar Rp 4 miliar padahal potensinya sekitar Rp 11 miliar,” kata Sarwa Pramana.

“Saya paham mungkin di internal sudah berzakat di tempat lain, tapi apakah betul itu sudah 2,5% dari penghasilan bapak/ibu selaku ASN?” kata Sarwa Pramana menambahkan.

Pola Penghimpunan Dana Zakat ASN.

Sarwa Pramana mengatakan, pembayaran zakat penghasilan ASN bukan suatu paksaan. Walau begitu, ketika ada ASN yang tidak sanggup membayar zakat, maka ia harus buat surat pernyataan.

“Karena ini hubungannya dengan hablumminallah bukan kaitannya dengan Pjs Bupati atau Ketua Baznas, tidak! Tapi saya selaku pejabat diamanati untuk bagaimana jabatan saya bermanfaat untuk orang lain,” kata Sarwa.

Sebagai gambaran, surat edaran menyebutkan bahwa 100% dana zakat yang dihimpun di tiap-tiap UPZ di OPD akan diserahkan kepada Baznas Purbalingga.

Kemudian, Baznas Purbalingga akan mengembalikan lagi kepada UPZ masing-masing instansi maksimal 70% untuk dikelola secara mandiri.

“Bisa digunakan untuk biaya sosial kepada yang berhak, internal pegawai, menyantuni atau membantu anak buah yang butuh dukungan dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi dana non budgeter,” jelas Pjs Bupati Purbalingga.

Pengumpulan zakat yang mengacu surat edaran tersebut diharapkan mulai efektif berjalan pada bulan Desember 2020.

Pengelolaan Akan Memudahkan UPZ di OPD.

Ketua Baznas Purbalingga, Chumaidi mengungkapkan bahwa tugas Baznas Purbalingga yakni menampung dan mengelola zakat sesuai dengan aturan.

“Ketika UPZ tidak ingin pusing mengelola zakat bisa menyetorkan 100% zakat yang terkumpul ke Baznas, dan ketika di perjalanan ada keluarga internal instansi yang patut diberi zakat tinggal mengajukan saja ke Baznas,” katanya.

Pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, maka sebaiknya lebih bersifat bantuan produktif, jangan semuanya konsumtif. Penyalurannya bisa berupa pelatihan bisnis, modal peternakan hingga modal UMKM.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Imam Wahyudi menggarisbawahi bahwa Baznas adalah lembaga milik pemerintah, maka sudah selayaknya ASN untuk turun membesarkan demi kemaslahatan masyarakat.

“Agar barokah sepertiga umur kita adalah untuk menerima, sepertiga menerima dan memberi, sepertiga yang terakhir adalah sepenuhnya untuk memberi,” kata Imam Wahyudi.