BRALING.CO, PURBALINGGA – Kementrian Sosial (Kemensos) RI menyatakan 5.390 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purbalingga menyatakan, sampai dengan Oktober 2020, mentas atau graduasi sebagai penerima PKH.

Status graduasi tersebut ada karena mereka sudah tidak memenuhi lagi unsur penerima PKH ataupun mengundurkan diri sebab merasa sudah bisa hidup sejahtera dan mandiri secara ekonomi, tanpa menerima lagi bantuan dari PKH.

Baca: Kasus Covid-19 di Purbalingga Melonjak Tajam dalam Sekejap, Pemkab Siapkan Ruang Isolasi Darurat

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Pepen Nazaruddin mengungkapkan hal itu dalam acara Koordinasi teknis dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PKH, di Braling Grand Hotel Purbalingga, 20 November 2020.

Pelaksanaan target graduasi PKH sejatinya mencapai 10% dari jumlah total penerima. Dengan demikian, Kabupaten Purbalingga sudah mengraduasi 8,99% dari target, yang mana pada Desember 2020 tingkat graduasi PKH diperkirakan bisa 10 %.

Pepen menambahkan, Kementerian Sosial RI telah mengucurkan dana PKH sebanyak Rp 189 miliar dan disalurkan kepada 59.901 KPM untuk Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020.

Apresiasi kepada Pendamping PKH.

Pada agenda tersebut, Mentri Sosial RI Juliari P Batubara memberikan penghargaan kepada pendamping PKH di Purbalingga yang terbanyak melakukan Graduasi Sejahtera Mandiri kepada KPM.

Diantaranya Jarot Sasongko dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 80 KPM dan Ratih Dewi dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 74 KPM.

“Saya pesan tolong dijalankan, agar dilihat lagi data-datanya, saya dapat banyak masukan kalau yang dapat PKH keluarganya yang itu-itu terus,” Juliari P Batubara berpesan kepada para pendamping PKH di Purbalingga.

Juliari juga meminta kepada Dirjen Linjamsos Kemensos supaya tidak ada lagi KPM yang menerima bantuan PKH berturut-turut selama 8-9 tahun, pada tahun 2021 mendatang. Jangan sampai program PKH terkesan seperti Passive Income.

“Nanti lama-lama bukan program bantuan lagi, tapi passive income sudah sama seperti orang gajian. Padahal mungkin ada keluarga-keluarga lain yang layak dapat bantuan,” katanya.

Penderita TBC Masuk Kategori Penerima PKH.

Mensos Juliari menambahkan bahwa tahun 2021 besok, penderita penyakit Tuberculosis (TBC) akan masuk sebagai komponen penerima PKH. Kebijakan ini mengacu pada instruksi Presiden RI Joko Widodo yang melihat jumlah penderita TBC di Indonesia sangat tinggi.

“Kita alokasikan Rp 3 juta per tahun kepada mereka,” kata Mensos Juliar.

Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengucapkan terimakasih kepada Kemensos RI atas bantuan PKH yang selama ini diberikan. Sarwa berharap program ini bisa menekan kasus stunting dan angka kemiskinan di Purbalingga.

“Mudah-mudahan dengan program PKH ini bisa sedikit mengurangi kasus Stunting di Purbalingga, karena data kemiskinan kita masih 15,03%, mudah mudahan dengan PKH ini bisa kurangi beban masyarakat yang sedang hamil dan sebagainya,” katanya.