BRALING.CO, PURBALINGGA – Polres Purbalingga meminta tim sukses dari dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2021-2024 jangan mendadak ketika mengajikan izin kampanye Pilkada Purbalingga.

“Dari kepolisian sudah melakukan pelonggaran sampai dengan H-3 yang tadinya H-7. Mohon jangan disepelakan tentang hal ini,” kata Kabag Ops Polres Purbalingga, AKP Pujiono.

AKP Pujiono mengatakan hal itu di Rapat Koordinasi Bersama Stake Holder Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, di Gedung Andrawina Hotel Owabong, 22 Oktober 2020.

Baca: KPU Tak Bisa Menghapus Izin Konser untuk Kampanye Pilkada, Tapi Tetap Dorong Aturan Pembatasan

Dengan pengajuan izin yang dilakukan jauh-jauh hari, maka aparat kepolisian akan lebih maksimal melakukan pengamanan kampanye di tengah pandemi. Dengan begitu, pernyebaran Covid-19 di Purbalingga tidak semakin meluas.

AKP Pujiono berkata, isi surat permohonan itu harus terdapat sinkronisasi antara permohonan dengan pelaksanaan tentang waktu dan tempat.

Ia merasa perlu menekankan kesesuaian perizinan dan pelaksanaan itu karena belum lama ini ada kampanye yang tidak sinkron dengan permohonan yaitu tempat yang berbeda dengan yang tercantum.

“Ada belum lama ini antara yang tercantum di surat dengan fakta di lapangan berbeda. Kami mohon ini diperhatikan,” kata AKP Pujiono.

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya dihadiri perwakilan Polres. Namun juga ada perwakilan Kejaksaaan Negeri, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi dan juga ada Komisioner Bawaslu Kordiv Penindakan Provinsi jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih. .

Netralitas ASN menjadi Sorotan.

Komisioner Bawaslu Kordiv Penindakan Provinsi jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih fokus membahas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, netralitas ASN di pilkada harus dikedepankan.

Di forum koordinasi tersebut, Sri Wahyuni mengungkapkan keinginannya agar Purbalingga terus berada di urutan pertama tingkat nasional untuk pelanggaran netralitas ASN.

“Netralitas ASN juga harus dikedepankan karena menurut laporan Purbalingga yang akan melaksanakan Pilkada menduduki peringkat satu untuk ketidaknetralan ASN,” kata Sri Wahyu.

“Mari bersama-sama mengawasi hal itu,” ujar Sri Wahyu menambahkan.

Patuhi Aturan Kampanye.

Pilkada Purbalingga yang akan digelar 9 Desember 2020 diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Pasangan No 1 Muhammad Zulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno. Pasangan ini diusung oleh PKB, PPP, Demokrat, Nasdem dan Gerindra.

Kemudian Pasangan No 2 Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono. Pasangan berstatus petahana ini diusung PDIP, Golkar, PAN dan PKS.

KPU Purbalingga telah menetapkan masa kampanye Pilkada Purbalingga 2020 dilaksanakan pada 26 September sampai dengan 5 Desember.

Sementara metode kampanye lewat media cetak dan elektronik yaitu dimulai 25 November hingga 5 Desember 2020. Maksimal kampanye di media cetak elektronik 14 hari sebelum masa tenang.

Hingga pertengahan Oktober 2020 ini, kedua pasangan calon terus bergerilnya menarik perhatian calon pemilih di Pilkada Purbalingga 2020.

Pada kesempatan terpisah, Komisioner KPU Purbalingga Divisi Parmas, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto menekankan kampanye di masa Pandemi harus memperhatikan aturan KPU yang baru.

Pertemuan dalam rangka kampanye dibatasi maksimal 50 orang dan rapat umum maksimal 100 orang. “Jumlahnya dibatasi. Sesuai aturan KPU untuk meminimalkan penularan Covid-19,” kata Andri.

Jumlah Calon Pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 743.546 pemilih masuk dalam DPT Pilkada Purbalingga 2020.

Dengan demikian terdapat selisih 882 pemilih jika membandingkan antara data DPT dan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Yang mana, dalam DPS tercantum 744.428 pemilih.

KPU Purbalingga mencatat terdapat 373.810 pemilih laki-laki dan 369.736 pemilih perempuan. Sementara jumlah TPS telah ditetapkan ada 2.129 buah.

Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan menyampaikan, penetapan DPT hari ini telah melalui proses panjang. Mulai dari bahan DPS menjadi DPS, dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU.

Kemudian ada uji publik DPS dan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Purbalingga, serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Data kependudukan sifatnya dinamis, sehingga berbicara angka DPT yang paling valid adalah hari ini. Esok atau seminggu yang akan datang, bisa saja DPT akan berubah,” kata Eko Setiawan.

“Karena sangat mungkin setelah penetapan DPT, ada orang meninggal dan pindah, dan KPU pasti akan menindaklanjuti dan sinkronisasi sesuai dengan kondisi,” tambahnya.

KPU Purbalingga menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, 14 Oktober 2020 di Aula KPU Purbalingga.