BRALING.CO, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah alias SKPD untuk bergerak mengantisipasi pergerakan masyarakat ketika libur panjang di penghujung Oktober 2020 ini.

Pemkab Purbalingga sudah meminta Dinporapar, Dinperindag, Dinas Perhubungan, Disnaker dan Dinas Kesehatan untuk proaktif melakukan antisipasi kegiatan masyarakat yang berpotensi memicu penyebaran Covid-19 di Purbalingga.

“Kepada Dinporapar, harus menginformasikan kepada objek wisata yang ada, agar menyiapkan objek wisata dan mengantisipasi lonjakan pengunjung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana.

Baca: Langkah-Langkah Taktis Purbalingga Tangani Peningkatan Jumlah Kasus Covid-19, Apa Saja?

Sementara, Dinperindag Purbalingga sudah diminta agar mengondisikan pasar terhadap kemungkinan lonjakan pengunjung. Dinas Perhubungan menyiapkan kondisi terminal dan mengaktifkan posko tim terpadu.

Lalu, Dinas Kesehatan diminta untuk mendukung tim terpadu yang ada di terminal tersebut. “Dinnaker, terus pantau dan jaga kondusifitas perusahaan sehubungan dengan adanya kebijakan tidak libur bagi karyawan,” kata Sarwa Pramana.

Pjs Bupati Purbalingga memberikan arahan tersebut  dalam kegiatan Rakor Persiapan Menghadapi Bencana Banjir, Longsor dan Angin di Kabupaten Purbalingga, di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, 26 Oktober 2020.

Langkah-langkah yang diambil itu juga mengacu kepada surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 003/0013495 tanggal 19 Oktober 2020.

Lebih Baik Komunikasi Virtual Saja.

Pemkab Purbalingga meminta masyarakat Kota Perwira lebih memilih untuk menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, sewaktu libur dan cuti bersama Maulud Nabi Muhammad SAW.

Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana tidak menutupi kemungkinan meningkatnya aktivitas masyarakat untuk bepergian, silaturahmi dan wisata. Sebab libur panjang akhir pekan ini cukup lama, yakni 28, 29 dan 30 Oktober 2020.

“Pemerintah khawatir ini akan menjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang ke III. Saya himbau agar masyarakat tetap di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana,” kata Sarwa Pramana.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan himbauan supaya masyarakat lebih berorientasi kepada komunikasi virtual. Sekalipun terpaksa harus bertatap muka, maka wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Seperti diketahui, sampai dengan 26 Oktober 2020, total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Purbalingga sudah mencapai 302 orang. Yang mana, masih ada 83 pasien yang harus mendapatkan perawatan intensif.

Kasus Covid-19 Diprediksi Naik.

Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana sejak mendapat tugas dari Gubernur Jawa Tengah memberi perhatian yang cukup besar terhadap upaya-upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purbalingga.

Setelah mengeluarkan kebijakan tes PCR massal di puskesmas, Sarwa Pramana mewacanakan aktivasi kembali rumah sakit darurat guna menampung pasien Covid-19. Pemkab Purbalingga khawatir jumlah pasien Covid-19 akan terus bertambah.

Rumah sakit darurat adalah alih fungsi Puskesmas Kemangkon 2. Rumah sakit darurat di Purbalingga memiliki 13 ruang isolasi. Fasilitas darurat ini pernah beroperasi pada periode April-Juli 2020.

Sarwa Pramana memperkirakan akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 selepas libur panjang di akhir Oktober 2020 ini. Kini, ruang isolasi di Rumah Sakit Goeteng Tarunadibrata, Panti Nugroho dan di sejumlah rumah sakit swasta disebut sudah outbreak.

“Kami perkirakan pasca libur panjang pekan depan, jika banyak pemudik datang dari wilayah zona merah seperti Jakarta dan sekitarnya, maka kasus akan naik,” kata Sarwa Pramana.

Pemkab Berhitung Kemampuan Dana.

Namun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak mau buru-buru mengoperasikan kembali rumah sakit darurat ini. Operasional rumah sakit darurat tersebut akan menunggu update perkembangan kasus Covid-19 di Purbalingga.

“Kami akan putuskan segera, begitu kasus Covid naik seiring dengan gencarnya swab di berbagai tempat.  Jika hari ini ada laporan penambahan yang signifikan, maka hari ini pula kami akan buka,” kata Sarwa Pramana, 23 Oktober 2020.

Pemkab Purbalingga telah menyiapkan anggaran dari dana Tak Terduga (TT) yang nilainya Rp 605 juta. Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Inspektorat sedang menyusun sekaligus melakukan review anggaran tersebut.

Pemkab Purbalingga akan berhitung dengan matang, sebelum mengambil kebijakan ini. “Kami juga harus mencadangkan dana TT untuk antisipasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mulai terjadi di Purbalingga,” kata Sarwa.