BRALING.COM, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi bakal melakukan evaluasi uji coba program lima hari kerja setelah selesai melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak di seluruh SKPD selesai.

Bupati Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi sudah melakukan sidak di 26 SKPD dan 1 Kecamatan. Nantinya sidak akan dilakukan juga di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan. Bupati akan melihat efektifitas lima hari kerja dan juga membandingkan dengan enam hari kerja.

“Kalau hingga pukul 08.00 pagi probabilitas PNS yang masuk kerja dibawah limapuluh persen, maka kita harus dengan rela kembali ke pola enam hari kerja untuk memenuhi kewajiban 37,5 jam sepekan,” kata Tasdi, pertengahan April ini.

Tetapi, jika jam 08.00 kehadiran PNS telah memenuhi lebih dari 50 persen maka program lima hari kerja bisa diteruskan. “Patokan saya bukan karena kita ikut-ikutan dengan daerah lainnya. Tetapi kita harus jujur apakah kita bisa bekerja 37,5 jam atau tidak,” kata Tasdi.

“Substansinya itu, bagaimana kita bisa mengabdi selama 37,5 jam dalam seminggu,” sambung mantan Ketua DPRD Purbalingga ini. Sejauh ini, tingkat kehadiran PNS tepat waktu masih di bawah 50%. Bahkan ada SKPD yang tidak pernah menggelar apel pagi.

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Widiyono, program uji coba lima hari kerja dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai Januari – Juni 2015. Setelah itu kembali diperpanjang sampai adanya penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Surat ketetapan ini mendasari rekomendasi Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  “Diberlakukan mulai 1 Juli sampai dengan penetapan dari Kemendagri melalui Gubernur Jawa tengah,” ucap Widiyon0.

BANGKIT WISMO