BRALING.COM, PURBALINGGA – Kembali menuai kritik atas kunjungan kerja Komisi I dan II ke Kabupaten Badung dan GIanyar di Provinsi Bali, 22-25 Maret 2015, DPRD Purbalingga melakukan pembelaan. DPRD berdalih kunjungan ker pulau wisata itu demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada wartawan, Wakil Ketua I DPRD Purbalingga, Adi Yuwono menjelaskan, kunjungan ke Gianyar, Komisi I belajar penyelenggaraan data kependudukan dimana dalam menangani validasi data penduduk, dilakukan secara pasif di kantor dan aktif berupa jemput bola langsung ke tiap desa.

“Untuk akta kelahiran, di sana, Dindukcapil bekerjasama dengan bidan desa, rumah sakit bersalin dan rumah sakit lainnya. Dengan sistem ini, ibu yang melahirkan bisa langsung mendapatkan akta untuk bayinya ketika pulang dari bersalin. Dulu di Purbalingga pernah ada seperti itu, tapi sekarang sudah tidak terdengar lagi,” kata Adi, Jumat 27 Maret 2015.

Mengenai pengelolaan PDAM, untuk menghindari konflik dengan petani dalam memanfaatkan sumber mata air yang sama, ada sistem ganti rugi dari PDAM kepada masyarakat berupa uang setara harga 500 kilogram beras yang dibayar setahun dua kali.

Wakil Ketua II DPRD Purbalingga, Muhklis menambahkan, di Badung yang terkenal sebagai kota wisata, penanganan dokumen kependudukan, Dindukcapil melaksanakan program jemput bola dan gebyar pelayanan catatan sipil yang dilakukan berkala di beberapa wilayah secara bergantian.

“Pemkab Badung membuat kebijakan santunan kematian sebesar Rp 2,5 juta bagi penduduk yang meninggal. Dengan demikian akta kematian selalu up to date karena untuk mendapatkan santunan itu harus mengurus akta kematian dulu,” jelas Mukhlis.

Sedangkan untuk pengelolaan PDAM, Pemkab Badung pernah bekerja sama dengan pihak ketiga, setelah kuat mereka berdiri sendiri mengelola air. Adapun tingkat kehilangan air sebanyak 30 persen, lain dengan Purbalingga yang tingkat kehilangan air lebih dari itu.

“Memang untuk PAD mereka sangat tinggi, Rp 2,8 triliun yang didapat dari sektor pariwisata. Walau Purbalingga PAD tidak setinggi itu, namun beberapa kebijakan di atas bisa diterapkan,” katanya.

BANGKIT WISMO